Politik Mercusuar

POLITIK MERCUSUAR

SEBAGAI LANGKAH REVOLUSI FISIK INDONESIA

Oleh: Harun Al Rasyid¶

Politik luar negeri Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan penuh dengan pertentangan, sebagai negara yang pernah dijajah perkembangan politik luar negeri yang dijalankan dan hubungan dengan negara-negara lain pun mengalami pasang surut. Indonesia terletak di daerah yang strategis baik secara ekonomi maupun politik, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. 

 Dengan letak yang strategis tersebut Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi perebutan antara kedua blok yang sedang terlibat perang dingin yaitu Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur yang mempunyai perbedaan ideologi untuk memihak dan mendukung baik dalam segi moril maupun materil terhadap salah satu blok yang sedang berperang tersebut.                                                                                                                                  

 Disisi lain Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka, merumuskan politik luar negerinya sebagai politik bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak blok manapun, baik blok barat yaitu Amerika Serikat maupun Blok Timur yaitu Uni Soviet. Aktif berarti ikut menjaga atau memelihara perdamaian dunia. Salah satu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang menarik untuk lebih di amati dan diteliti yaitu politik luar negeri Indonesia yang terjadi pada era penerapan Demokrasi Terpimpin.                              

Pada Era Demokrasi Terpimpin, yang diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ketika didalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menyatakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri oleh Ir. Soekarno merupakan suatu upaya untuk mengubah peranan internasional yang terbatas dan juga untuk mendapatkan kedudukan yang terkemuka dan kepemimpinan diantara negara-negara dunia pada umumnya dan negara-negara Asia Tenggara pada khususnya. Sistem politik pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, dimana pada masa tersebut merupakan periode membangun negara (nation building). Terkait dengan pembangunan terlihat jelas dalam era tersebut Presiden Soekarno menerapkan politik Mercusuarnya yakni politik yang bertujuan memperkokoh kursi pemerintahannya sebgaia presiden seumur hidup.                                                                                             

 Dalam bidang politik, pada masa Orde Lama mengeluarkan Politik Luar Negeri MERCUSUAR. Semenjak ditetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat serangkaian dokumen-dokumen yang mendasati politik luar negeri Republik Indonesia, Yakni:  1) Undang-Undang Dasar 1945                                                            

2) Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau yang lebih dikenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia. Dengan penetapan Presiden No.1 tahun 1960, yang diperkuat oleh ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960, Manifesto tersebut telah dijadikan “Garis Besar Haluan Negara”

3) Pidato Presiden pada tanggal 30 September 1960 dimuka siding umum PBB yang berjudul “To Build the World A New” (membangun dunia kembali), yang dengan ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960 ditetapkan sebagai Pedoman Pelaksanna Manifesto Politik Republik Indonesia dan dengan keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri RI” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia dibidang politik luar negeri RI”.

Dalam hal ini mengenai Demokrasi Terpimpin yang dijalani oleh Ir. Soekarno terkait dengan pembangunan terlihat jelas dari  politik mercusuarnya yang diterapkan oleh Ir.Soekarno yakni untuk bertujuan memperkokoh kursi kepemerintahan sebagai presiden seumur hidup demi menjalankan konsep-konsep gagasan Ir. Soekarno terhadap pembangunan yakni politik mercusuar. Politik mercusuar yang pada dasarnya adalah politik dimana Indonesia menjadi pusat dari negara-negara yang sedang berkembang, dilaksanakan dengan pembangunan secara besar-besaran dalam negeri tanpa adanya social control dan sangat bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara–negara besar serta pada akhirnya Ir.Soekarno membentukan kelompok-kelompok negara yaitu NEFOS dan OLDEFOS. Dibentuknya Negara New Emeging Force (NEFOS) dan Old Established Force (OLDESOFOS) itu sendiri sebenarnya  memiliki tujuan untuk menggabungkan sekaligus membentuk suatu kelompok Negara yang berdasarkan persahabatan, kekeluargaan, kenal-mengenal, cinta-mencitai, dan menciptakan rasa simpati diantara satu dengan yang lain serta membentuk kekuatan Negara yang baru lahir atau merdeka dengan dibantu oleh negara yang adidaya.

Terkait ini mengenai politik mercusuarnya Ir.Soekarno yang mengarah kepada pembangunan Indonesia terhadap berdirinya Yayasan Gelora Bung Karno yang mencapai 300 hektar, yakni meliputi  Holtel Mulia, Stadion Utama Senayan serta stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), Gelanggang Olahraga bahkan sampai komplek Conefo yang sekarang menjadi ruang anggota DPR.

Dalam kondisi sebagai bangsa dan negara yang baru saja lahir serta dihimpit segala macam keterbatasan dana dan sumber daya manusia, tanggal 8 Februari 1960 Bung Karno dengan gagah dan bersemangat mencanangkan tiang pertama tanda dimulainya secara fisik pembangunan Stadion Utama Senayan. Pemancangan tiang petama tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Komandan KUPAG (Komandan Urusan Pembangunan Asian Games) Dadang Soeprajogi, “Merupakan sebuaih komando dari Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pembangunan raksasa kompleks Asian Games telah dimulai.

Ini merupakan peristiwa penting untuk ditulis dalam sejarah keolahragaan di semua negara Asia pada umumnya dan lebih teristimewa pada sejarah keolahragaan Indonesia. Oleh karena itu sekaligus pembukaan Stadion Utama yang nantinya akan digunakan untuk perlombaan olahraga bangsa-bangsa Asia yang akan dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962. Pembangunan tidak sekedar mencangkan tiang dan membuka sebuah wacana pebangunan, apalagi untuk sebuah kompleks bangunan raksasa, mensyaratkan adanya sebuah kerjasama secara bahu-membahu serta sumbang beragam talenta dari ratusan bahkan ribuan orang selam berhari-hari. Oleh karena itu, pembngunan sebuah pusat kegiatan olahraga di Jakarta juga memiliki semua persyaratan tesebut. Apalagi, proyek tersebut dikerjakan oleh sebuah Negara baru berkembang di awal tahun1960-an.

 

(Pembangunan yang dilakukan pada saat politik mercusuar)

(Bung Karno Sedang menjelaskan mengenai kompleks Asian Games

 kepada tamu negara di damping R.Maladi)

DAFTAR PUSTAKA

 

Aboe Bakar Loebis. 1992. Kilas Balik Revolusi; Kenangan, Pelaku dan Saksi. UI Press. Jakarta

   

                 Julius Pour. 2004. Dari Gelora Ke Gelora. PT Grasindo. Jakarta

Marshall Green. 1992. Crisis and Transformation 1965-1968; Dari Sukarno Ke Soekarno. PT Temprint. Jakarta

    

R.E Elson. 2008. The  Idea  of Indonesia; Sejarah pemikiran dan Gagasan.  Serambi. Jakarta

Tidak Diketahui. 1978.  Perjalanan Bung Karno; Menenal Sejarah dan Tanah Airnya. Yayasan Multatuli. Bogor

---

¶ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah UHAMKA, aktif dalam dunia kepecinta alaman serta mencintai budaya Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman

Tweet